4 Jam Wawancara Presiden Prabowo Bersama 7 Jurnalis, dari RUU TNI hingga Tarif Trump

MENARARAKYAT.ID – Presiden Prabowo Subianto menerima 6 pemimpin redaksi (pemred) media di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat (Jabar). Sejumlah isu dibahas mulai dari IHSG hingga perihal UU TNI sampai tarif Trump. Pertemuan berlangsung pada hari ini, Minggu, 6 April 2025.

Pertemuan berlangsung di meja bundar selama 4 jam di mana semua pemred duduk mengitari meja bersama Presiden Prabowo.

Para pemred/jurnalis senior yang hadir antara lain:

1. Pemred detikcom Alfito Deannova Gintings
2. Pemred tvOne Lalu Mara Satriawangsa
3. Pemred IDN Times Uni Lubis
4. Founder Narasi Najwa Shihab
5. Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra
6. Pemred SCTV-Indosiar Retno Pinasti
7. News Anchor TVRI Valerina Daniel sebagai moderator

Sejumlah isu mengenai IHSG, nilai tukar rupiah, hingga kebijakan fiskal dibahas dalam pertemuan itu. Selain itu, ada isu-isu hangat lainnya, seperti UU TNI dan pemberlakuan tarif dagang baru dari AS di masa pemerintahan Donald Trump.

Isu-isu lain yang dikurasi turut disorot seperti tentang capaian 150 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran hingga keterlibatan masyarakat di Program Makan Bergizi Gratis. Pembahasan tentang harga BBM, harga kebutuhan bahan pokok yang cenderung stabil di masa Ramadan dan Lebaran, hingga bantuan insentif pemerintah.

Usai acara, Alfito menceritakan momen dialog dengan Prabowo. Dia menyebut wawancara itu berlangsung panjang hingga melebihi durasi yang ditentukan.
“Jadi kita datang tadi sudah lihat kondisi rumahnya Pak Prabowo di Hambalang kayak gimana, kita briefing sebentar tadi, ketemu Pak Prabowo. Diskusinya ternyata melebar dari yang rencana 2 jam jadi 3 jam,” kata Alfito.

Alfito mengapresiasi kesediaan Prabowo untuk diwawancara berbagai hal tanpa ada pembatasan. Dia pun mendorong kegiatan ini dapat terus berlanjut guna transparansi ke publik.
“Dan ini sekali lagi saya harus menyampaikan apresiasi saya karena Pak Prabowo tidak meminta daftar pertanyaan, tidak membatasi pertanyaan atau topik pertanyaan apa, semua pertanyaan dijawab, tidak ada yang dipotong,” kata Alfito.
“Jadi mudah-mudahan ini juga menunjukkan, apa ya, bisa berlanjut di kesempatan-kesempatan yang akan datang, model transparansi seperti ini sehingga ke depan nanti banyak isu yang bisa di-address oleh presiden langsung,” imbuh Alfito.

Di tempat yang sama, Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo mengatakan kegiatan ini menjadi konsep baru bentuk komunikasi Presiden Prabowo. Angga mengatakan Presiden Prabowo ingin lebih mendengar dan menjawab publik melalui forum semacam ini.
“Acara ini merupakan bentuk usaha pemerintah untuk lebih terbuka kepada masyarakat. Harapannya agar publik dapat mendapat jawaban Presiden. Presiden juga menerima masukan dari publik lewat jurnalis. Ini konsep yang baru, Presiden bertemu dengan 7 jurnalis sekaligus. Kalau ini dirasa baik, dirasa bagus, ya ini sebagai sarana juga untuk Presiden mendengar masyarakat dan menjawab apa yang jadi pertanyaan-pertanyaan, mungkin baik untuk dilakukan berkelanjutan,” kata Angga.

7 Pertanyaan Pamungkas dari Para Jurnalis Kawakan dan Inilah Jawaban Presiden Prabowo Subianto

Dalam perbincangan yang berlangsung hampir 4 jam, Presiden Prabowo menerapkan 1 ground rules:
Semua boleh bertanya apa saja on the record. Tidak ada pertanyaan yang disampaikan sebelumnya ke Presiden atau timnya.

Berikut intisari dari 7 jawaban Presiden untuk 7 pertanyaan pamungkas yang ditanyakan oleh 7 jurnalis kawakan, yang akan segera tayang di TV dan YouTube:

1. Bagaimana pandangan Presiden atas UU TNI 2025 yang dinilai mengembalikan dwifungsi TNI seperti masa Orde Baru?
   “Saudara bisa membuka catatan sejarah dan membaca saya adalah bagian dari ABRI menghendaki perubahan dan mendukung reformasi. Karena itu saya tidak akan mengkhianati reformasi. Esensi utama dari UU TNI 2025 adalah perpanjangan usia pensiun.
   Sangat sulit bagi TNI untuk berkembang sebagai organisasi jika setiap beberapa tahun kita harus ganti Panglima karena terbatas usia pensiun. Tidak ada agenda lain.”
2. Bagaimana pandangan Presiden atas kritik dan demonstrasi atas pembahasan UU TNI 2025 yang dinilai tidak transparan?
   “Saya menerima ada publik yang khawatir karena membaca naskah RUU yang tidak resmi, dan tidak mendapatkan naskah RUU yang resmi. Untuk itu saya akan bantu pastikan transparansi proses RUU Polri, dan pastikan naskah RUU yang resmi diedarkan berkala untuk diikuti oleh publik.”
3. Pemerintahan sudah berjalan 150 hari. Dari 1 sampai 150, berapa nilai yang Anda berikan untuk diri Anda sendiri?
   “Tidak mudah penuhi semua harapan rakyat dengan cepat. Saya beri diri saya nilai 6 dari 10. Passing grade, karena banyak yang telah kita berhasil lakukan. Harga-harga pangan stabil.
   Produksi beras tertinggi dalam 7 tahun. 50 kebijakan dengan dampak besar, termasuk pendirian BPI Danantara.
   Banyak juga yang masih dapat dilakukan lebih baik oleh Pemerintahan saya.
   Komunikasi publik harus diperbaiki. Semua kebijakan Pemerintah perlu disampaikan lebih baik.”
4. Bagaimana kinerja birokrasi di 150 hari pertama Pemerintahan?
   “Pada intinya, organisasi adalah tentang menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. The right person at the right place at the right time.
   Dalam 150 hari ini kita telah buktikan, jika ada yang tidak bisa bekerja dengan cepat, tidak sigap membantu rakyat, hari Sabtu pun kita adakan RUPS untuk ganti.
   Mentan juga sudah pecat belasan pejabat Kementan yang tidak bisa bekerja dengan baik.
   Masih banyak orang baik, anak-anak muda baik, yang belum diberi kesempatan untuk membuktikan diri. Saya akan beri kesempatan itu.
   Selain itu, proses penerbitan Inpres, Perpres, dan Peraturan Pemerintah yang sebelumnya butuh berbulan-bulan bahkan lebih dari satu tahun, dalam beberapa kesempatan kita buktikan bisa selesai dalam 3 minggu.”
5. Bagaimana kinerja penegakan hukum di era Presiden Prabowo?
   “Kita telah buktikan, setelah 20 Oktober 2024, berbagai kasus besar terungkap. Pertamina terungkap.
   Penyerobotan hutan untuk sawit terungkap. Kerugian negara yang terungkap dalam 150 hari terakhir lebih besar dari total kerugian negara tahun 2000 sampai bulan 10 2024.
   Saya juga terima masukan dari Jaksa Agung, seringkali proses tidak berjalan di pengadilan karena hakim-hakim belum sejahtera.
   Untuk itu kita anggarkan peningkatan gaji hakim. Rp12 triliun.
   Ini adalah salah satu hal yang jadi mungkin karena kita berhasil lakukan penghematan APBN.”
6. Bagaimana pandangan Presiden atas kritik publik TNI aktif masuk ke BUMN dan Kementerian?
   “TNI aktif tidak bisa masuk BUMN. Yang boleh hanya pensiunan TNI. Pensiunan TNI adalah warga sipil juga.
   Jika sudah sipil, tidak boleh ada dikotomi TNI atau bukan TNI. Semua patriot dengan hak yang sama.
   Untuk Kementerian, terbatas di 14 Kementerian yang memang tugasnya terkait langsung dengan TNI.
   Terkait personalia, saat ini kita membutuhkan ASN yang bisa bertugas di tempat-tempat yang tidak mudah.
   Setiap prajurit TNI berkontrak bersedia ditempatkan di mana saja. Sekarang untuk ASN kita terapkan kontrak yang sama.”
7. Bagaimana pandangan Presiden atas kebijakan tarif Presiden Trump, dan kritik Amerika atas kebijakan DHE Indonesia?
   “Kebijakan tarif akan memukul sektor ekspor padat karya seperti tekstil dan sepatu. Karena itu kita harus negosiasi.
   Negosiasi sebagai negara dan sebagai blok. Sore ini saya berangkat ke Kuala Lumpur untuk bertemu PM Anwar koordinasikan respons ASEAN. Kita juga utus Menko Perekonomian ke Amerika untuk negosiasi langsung.
   Kita harus hargai kebijakan Amerika. Kita berteman dengan Amerika.
   Untuk DHE sepertinya ada salah pengertian dari mereka. Kita tahan devisa hasil ekspor (DHE) untuk entitas yang menikmati fasilitas dari Republik Indonesia. Mendapatkan kredit dari bank-bank BUMN.
   Jika ada entitas yang berusaha di Indonesia dengan uang sendiri, atau bawa uang sendiri dari luar negeri, kita tidak atur DHE-nya. Saya rasa ini fair.
   Namun pada akhirnya, kita memang harus berdikari. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Ini sudah saya bicarakan bertahun-tahun. Karena itu kita sekarang punya Danantara.
   Sebagai Presiden, saya tidak beri target Danantara investasi berapa besar di mana.
   Tetapi saya tekankan pentingnya Feasibility Study yang tuntas atas berbagai peluang investasi.
   Danantara perlu prioritaskan investasi di peluang yang paling banyak membawa impact dan added value.
   Untuk itu, Danantara menjadi salah satu entitas yang diawasi dengan ketat.
   Diawasi agar kebijakan investasi yang diambil menguntungkan rakyat Indonesia.
   Proyek-proyek Danantara haruslah sustainable dan mempunyai added value yang tinggi.
   Dengan sendirinya ini akan mengundang banyak pihak lain yang akan ikut berpartisipasi.”

Redaktur: Redaksi/HR/Uje